Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Hukum Dan Kriminal Nenek 84 Tahun Korban Perampasan Tanah Mencari Keadilan di Polda Metro Jaya
Hukum Hukum Dan Kriminal

Nenek 84 Tahun Korban Perampasan Tanah Mencari Keadilan di Polda Metro Jaya

20.56.00
Share it:

Nenek 84 th bersama kuasa hukumnya.

Bekasi, (MediaTOR Online) - Kasus dugaan penyerobotan tanah di Bekasi, Jawa Barat dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 25 Juni 2025. 

Laporan polisi yang dilayangkan korban melalui kuasa hukumnya teregistrasi dengan nomer LP/4/207/VI/2025/SPKT/Polda Metro Jaya, 20 Juni 2025. 

Kuasa hukum korban, Muhammad Yossi dari Kantor Hukum AB Associate & Co mengatakan, pihaknya melaporkan pria berinisial JC, warga Cikarang, Kabupaten Bekasi ke SPKT Polda Metro Jaya.

"Dilaporkan atas dugaan penyerobotan tanah seluas 7.937 m2 yang berlokasi di Kampung Gombong, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi," kata Yosi, Sabtu (28/6/2025). 

Yosi mengatakan, kasus ini berawal ketika korban Hj. Neot Binti Jaih (84) bersama cucunya bernama Agus, berniat meningkatkan status kepemilikan itu di kantor pertanahan, dari status Girik Letter C menjadi sertifikat. 

Yosi menambahkan, tanah seluas 7.937 m2 milik almarhum Ogon bin Jain yang merupakan suami Hj. Neot Binti Jaih ahli waris. 

"Di kantor BPN Kabupaten Bekasi korban baru mengetahui kalau tanah miliknya sudah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama terlapor JC," kata Yossi.

Perubahan status Girik Letter C menjadi sertifikat hak milik itu janggal. Sebab, kata Yossi, korban maupun ahli waris lainnya tak pernah menjual tanah tersebut ke pihak lain. Termasuk, terhadap terlapor JC. 

Yossi mengatakan, patut diduga terlapor JC telah membuat sertifikat hak milik dengan menggunakan data-data palsu. 

Sebelumnya, antara pihak yang bersengketa telah melakukan mediasi. Pertemuan antara pihak korban melalui kuasa hukum dengan terlapor JC, tidak berjalan mulus.

Yossi mengatakan, pihak terlapor JC tidak beritikad baik dengan tidak menepati janji atas kesepakatan mediasi antara terlapor dengan pelapor. 

"Mediasi dilakukan satu kali, tapi pihak terlapor JC tidak hadir saat waktu yang dijanjikan itu tiba," ujar Yossi.

"Sehingga, dalam laporan polisi, kami mengenakan pasal tindak pidana pemalsuan yakni pasal 263 dan dan pasal 266 KUHP terhadap terlapor JC dan kawan-kawan," tambah kuasa hukum korban. 

Sementara, kuasa hukum pihak terlapor JC, Iskandar Iqbal mengatakan, pihaknya siap memberikan pendampingan terhadap kliennya. 

Iskandar Iqbal mengatakan, kliennya mengantongi bukti otentik berupa sertifikat kepemilikan tanah seluas 7.937 meter dan bukti transaksi lainnya sejak tahun 2004.

‎"Prinsipnya, kami menunggu panggilan dari pihak penyidik jika dipanggil penyidik Polda Metro Jaya," kata Iskandar dihubungi media melalui sambungan telepon. (Sabar)

Tags: Hukum Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)