Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Diduga Rehabilitasi Ruang kelas SDN 1 Semplo, Cirebon Tidak Sesuai SPEK
Daerah

Diduga Rehabilitasi Ruang kelas SDN 1 Semplo, Cirebon Tidak Sesuai SPEK

20.57.00
Share it:

Cirebon, 15/9/2025,(MediaTOR Online) - Proyek Rehabilitasi Ruang kelas SDN 1 Semplo, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat diduga tidak sesuai SPEK proyek. Dalam pelaksanaan Swakelola ini juga diatur dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang dibantu oleh instansi teknis, pengawas (konsultan) serta pengawas internal dari instansi dan pengawasan eksternal dari masyarakat.

Dalam pelaksanaannya swakelola harus melibatkan masyarakat, melibatkan komite sekolah sebagai pengawas sekaligus sebagai anggota tim pelaksana, Dengan tujuan memberi kesempatan kerja bagi masyarakat serta kesempatan kerja sekaligus kesempatan berpartisifasi dalam pembangunan, Karena swakelola lebih memprioritaskan pada pemberdayaan masyarakat khusus nya masyarakat setempat.





Namun dalam prakteknya tidak sedikit pihak sekolah selaku pengguna anggaran (PA) sekaligus selaku penanggung jawab kegiatan, justeru mengangkangi ketentuan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Akibatnya fisik bangunan diduga tidak dikerjakan berdasarkan ketentuan gambar, RAB dan spesifikasi dan bahkan dalam pelaksanaannya tidak melibatkan masyarakat dan komite sekolah.

Hal ini terjadi bukan dikarenakan ketidaktahuan namun ada kesengajaan dari oknum pribadi dan sekelompok bahkan adanya dugaan tersistem dan terkoordinir untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga terjadi persekongkolan antara oknum kepala sekolah bahkan melibatkan oknum instansi terkait.

Di Kabupaten Cirebon tahun 2025  sekolah dasar (SD) penerima bantuan kegiatan swakelola yang dikerjakan langsung oleh pelaksana swakelola di sekolah yaitu rehabilitasi ruang kelas belajar (RKB). Pembangunan (1) ruang perpustakaan Rp.132.859.141.00. Pembangunan (1) Ruang UKS Rp.130.724.496.00 dan Rehabilitasi pembangunan (3) Ruang kelas Rp.414.235.212.00. Rehab perpustakaan dan rehabilitasi toilet Rp. 72.007. 768.00,  Pembangunan 1 paket  toilet (WC) sekolah Rp.120.012.956.00. 

Dan sangat mirisnya tanggal mulai pelaksanaan kegiatan malah tanggalnya mundur 150 Hari kerja  (13-8-2025 - 13-01-2025).  Hal ini jelas menunjukan bahwa diduga kuat pengerjaannya juga tidak sesuai (RAB).

Diduga tidak memasang papan pengumuman seperti susunan P2SP, jadwal pelaksanaan dan Gambar dan Volumenya, padahal ketentuan dari pemerintah harus transparan.

Diduga pekerjaan fisik bangunan Rehabilitas  SDN 1 semplo swakelola di kerjaan asal jadi ,tidak Sesuai dengan specifikasi,desain gambar dan RAB.

Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari konsultan atau PPK dan adanya unsur kesengajaan dari pihak pelaksana untuk mencari keuntungan lebih besar dengan cara yang tidak wajar.

Masyarakat berharap agar pihak dinas terkait berserta (BPK), Kejaksaan dan penegak hukum terkait turun langsung dan tindak tegas oknum kepsek yang merugikan uang negara.(Harlan)










Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)