Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Pemkab Sukabumi dan DPRD Percepat Reforma Agraria, Tekankan Penyelesaian Konflik Tanah
Daerah

Pemkab Sukabumi dan DPRD Percepat Reforma Agraria, Tekankan Penyelesaian Konflik Tanah

14.16.00
Share it:

Pelabuhan Ratu,(MediaTOR Online) - Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat kerja khusus guna mempercepat implementasi program Reforma Agraria. 

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor ATR/BPN Kabupaten Sukabumi, Senin (5/1/2026), sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam penataan dan penyelesaian persoalan pertanahan.


Rapat kerja tersebut menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah antara pemerintah daerah, legislatif, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), khususnya dalam mendorong percepatan legalisasi aset dan penanganan sengketa tanah yang selama ini kerap muncul di tengah masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menyampaikan bahwa reforma agraria memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. 

Menurutnya, program ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi pertanahan, tetapi juga menyentuh langsung kepastian hukum, stabilitas sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Reforma agraria harus dijalankan secara terkoordinasi agar mampu mengurangi konflik agraria dan memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat. Dibutuhkan data pertanahan yang valid, percepatan legalisasi aset, serta penyelesaian sengketa yang berkeadilan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Iwan Ridwan, menekankan pentingnya peran aktif seluruh perangkat daerah dalam mendukung agenda reforma agraria. 

Ia mendorong optimalisasi fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), penguatan regulasi, serta pendampingan kepada masyarakat agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Komitmen bersama menjadi kunci agar reforma agraria benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib dan berkeadilan di Kabupaten Sukabumi,” tegasnya.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Sukabumi, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR), serta unsur perangkat daerah terkait lainnya.(SU)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)