Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Nasional Lalu Lintas Keuangan Online Teroris Terdeteksi
Nasional

Lalu Lintas Keuangan Online Teroris Terdeteksi

10.07.00
Share it:
Bogor,(MediaTOR Online) - Pendanaan dan lalu lintas keuangan teroris melalui online sudah terdeteksi.Hal itu terungkap dalam bedah buku “Virtual Currency Dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia” bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Jl. IR. H. Juanda No.6 Bogor, Selasa (19/2), lalu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bogor Yudi Indra Gunawan menjelaskan, lalu lintas keuangan tersebut tengah dikaji dalam sosialisasi khususnya untuk para jaksa. Buku Virtual Currency yang ditulis Noor Rachmad, Yunus Husein, Setia Untung Arimuladi ini sebagai bahan pengetahuan dan antisipasi para jaksa menghadapi perkembangan jaman yang terus mesat akibat kemajuan tehnologi.

“Teknologi  semakin maju sekarang ini, khususbya didunia maya, ada bentuk suatu transaksi antar rekening, seperti memindahkan dana atau pembelian barang – barang. Transaksi tersebut sangat rawan digunakan untuk transaksi kejahatan baik itu narkoba, terorisme dan kejahatan dalam bentuk lain,” ungkap Yudi.

Lebih jauh dikatakan, saat ini Virtual Currency masih sangat awam dikatahui, baik di masyarakat, bahkan dikalangan jaksa penuntut umum.

“Sosialisasi dan bedah buku ini, sebagai langkah antisipasi bagi para Jaksa kedepannya,” terangnya.

Sementara  penulis buku Dr. Yunus Husein SH. MH, menyampaikan, bahwa Virtual Currency ini bisa disebut sebagai uang maya atau sistem pembayaran, tapi bukan sistem pembayaran yang sah saat ini.

“Dalam isi buku ini sebagai edukasi bagi masyarakat dan khususnya bagi penegak hukum. Virtual Currency ini dapat menjadi alat transaksi kejahatan, maka dalam buku ini bagaimana pemahaman bagi para penegak hukum untuk mengetahui lebih dalam dan mengatasi soal Virtual Currency,” kata Yunus.

Ditambahkan Yunus, pemahaman Virtual Currency bagi penegak hukum, dalam hal ini Jaksa-jaksa, sangat diperlukan dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi sekarang ini. Sistem transaksi maya ini dapat berkembang menjadi transaksi – transaksi kejahatan, jika para penegak hukum sendiri tidak bisa memahami dan mengerti akan sangat berbahaya bagi bangsa dan negara ini bila tidak dapat diantisipasi secara dini, tuturnya (Nasir/ H Deden)

Tags: Nasional
Share it:

Nasional

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)