Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Unlabelled Giat Ngariung Pokja Tema Peran DPMD Kab.Bogor Dalam Capaian Pancakarsa

Giat Ngariung Pokja Tema Peran DPMD Kab.Bogor Dalam Capaian Pancakarsa

21.34.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) - Kegiatan Ngariung Pancakarsa Pokja kali ini menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Renaldi Yushab Fiansyah,S.Sos. bewrtempat di Aula Diskominfo Kab.Bogor, Kamis, 25/11/21.

Dalam pemaparannya Renaldi Yushab menyampaikan, peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berkaitan program Pancakarsa Pemkab.Bogor yakni karsa membangun dan Karsa maju.

DPMD Kabupaten Bogor dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan tentang Karsa Membangun diantaranya melaksanakan kegiatan program Satu Milyar Satu Desa (SAMISADE) yang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan insfratruktur di desa, ujar Renaldi.

Program Samisade Pemerintah Kabupaten Bogor merupakan akomodir dari potret kegiatan  Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat desa, karena setiap kegiatan musrembang  tingkat desa begitu banyak usulan tentang pembangunan infrastruktur dari  masyarakat.

Renaldi Yushab Fiansyah S.sos menjelaskan, program samisade Pemkab.Bogor, selain untukmempercepat pembangunan infrastruktur tingkat desa, juga diharapkan dapat menghilangkan kesenjangan antar desa. 

Sedangkang mengenai program Pancakarsa tentang Karsa Maju, DPMD Kabupaten Bogor mendorong agar di Kabupaten Bogor tidak ada lagi kategori desa tertinggal,  data pada tahun 2020, di Kabupaten Bogor masih terdapat 4 desa tertinggal,  saat ini berdasarkan realease dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada bulan juni 2021 di Kabupaten Bogor tidak ada lagi kategori desa tertinggal, dengan rincian kategori desa mandiri berjumlah 48 desa, kategori desa maju berjumlag 188 desa, kategori desa berkembang berjumlah 180 desa, Ujar Renaldi.( Zay ).

Share it:

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)