Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Pemalsuan Dokumen E KTP di Bekasi Diduga Melibatkan Oknum Aparat
Hukum Dan Kriminal

Pemalsuan Dokumen E KTP di Bekasi Diduga Melibatkan Oknum Aparat

10.17.00
Share it:


Bekasi,(MediaTOR Online) - Adanya pelaporan atas pembuatan dokumen E KTP yang diduga palsu oleh salah satu oknum yang melibatkan perangkat jajaran salah satu desa di Kabupaten Bekasi mendapat tanggapan dari beberapa tokoh ormas di kawasan Bekasi.

Dari penjelasan yang ada, "Pada tanggal 08-09-2016 ada surat pindah dari Karawang ke Bekasi, harusnya ada surat pindah juga sebelumnya dari Bekasi ke Karawang saat membuat KTP Elektronik Karawang. Kami menduga ada unsur konspirasi dan keterlibatan yang membuat Dokumen KTP Palsu. Kalau pihak desa selalu bermanuver membackup kesalahan Hartono MF, sebaiknya oknum pelaku yang membuat "dokumen KTP dan Warkah Aspal" ditindak juga,"  ujar H. Boksu, Ketua Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) kepada MediaTOR belum lama ini.

Terinformasi dan terindikasi oknum aparatur desa mencoba melindungi terlapor Hartono MF. 


"Saya dapat info Dokumen Register Desa Kutamekar, bahwa Hartono sudah pindah dari Desa Kutamekar, Karawang ke Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, tanggal 08 September 2016. Yang kami dapat informasi bahwa Dukcapil Kabupaten Karawang menyatakan bahwa KTP Hartono MF telah dihilangkan datanya sejak tahun 2014," jelasnya.

KTP Elektronik Hartono MF dibuat tanggal 16 Mei 2016 dan release fisik KTP nya tanggal 18 Mei 2016. Artinya sangat dimungkinkan fisik KTP E Karawang masih ada karena dipergunakan sampai tahun 2021. (Yus minah)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)