Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal SCI Akan Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Desa Sembadak
Hukum Dan Kriminal

SCI Akan Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Desa Sembadak

13.10.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) -Society Corruption Investigation (SCI) akan melaporkan dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Sembadak, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir ke Polres Ogan Ilir.

     Koordinator Nasional Society Corruption Investigation (SCI) Asmawi, HS kepada Wartawan, Kamis, mengungkapkan, Tahun 2022 Desa Sembadak, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir menerima Dana Desa sebesar Rp.985.229.000, yang diperuntukkan beberapa program yang diantaranya, Siaga Kesehatan (Covid 19) sebesar Rp.39.366.600. Diduga dana yang dikeluarkan tidak sebesar itu. Peternakan bebek sebesar Rp.105.750.000, diduga tidak semua dana dibelanjakan untuk pembelian bebek dan penyalurannya pun dipertanyakan.

    Untuk penggunaan tahap kedua, insentif guru Madrasah Dinniyah sebesar Rp.34.400.000, yang diduga tidak disalurkan sepenuhnya. Pembangunan jalan titian sebesar Rp.36.535.800, yang diduga dikerjakan asal jadi. Peternakan bebek sebesar Rp.197.010.000. Diduga tidak semua dana dibelanjakan dan diduga terjadi penyimpangan dalam penyaluran. Sedangkan untuk tahap ketiga, pemberian insentif Guru Madrasah Dinniyah, yang diduga tidak semuanya disalurkan. Pembangunan jalan titin sebesar Rp.50.354.000. Diduga terjadi penyimpangan.

    Untuk Tahun 2023, Desa Sembadak menerima dana Desa sebesar Rp.813.429.000, yang diperuntukkan beberapa program yang diantaranya, pembangunan jalan usaha tani sebesar Rp.162.699.800. Diduga pekerjaan fisiknya tidak sesuai. Selain itu, penggunaan dana Desa Tahun 2021 dan 2020 diduga terjadi penyimpangan."Kamj memiliki data valid," ujar Asmawi 

     Terkait dengan itu, Senin mendatang, SCI akan menyampaikan Laporan Pengaduan ke Polres Ogan Ilir.(rd)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)