Bekasi,(MediaTOR Online) - Patut kita duga korupsi bila suatu sekolah milik negara baik SDN, SMPN, dan SMA/SMKN yang menerima anggaran Bos Pusat besar, namun sekolah tersebut tetap kumuh dan sarana gedungnya pada rusak. Baik rusak ringan terlebih rusak berat masih terlihat.
Kemana anggarannya menguap terlebih anggaran pemeliharaan sekolah itu?
Bila terbukti ada unsur korupsi dan sejenisnya tentu sang kepsek selaku Kuasa Pengguna Anggaran patut dilapor ke aparat penegak hukum. Agar ada efek jera buat para kepala sekolah yang doyan korupsi. Sebab mengkorupsi dana yang ada, jelas telah merugikan negara dan khususnya para siswa siswi yang menimba ilmu di sekolah tersebut.
Kondisi bangunan yang rusak itu akan kita temukan di SMKN 1 Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Sekolah yang dipimpin Cucu Sudrajat itu secara menyeluruh terlihat kumuh dan gersang terutama pada sisi samping belakang. Bangunan ruang kelas dekat kantin depan juga banyak yang rusak, kaca pada pecah dan catnya telah pudar. Cucu Sudrajat selaku top menejer patut diduga jarang keliling sekolahnya untuk mencatat detail bangunan yang harus diperbaiki. Sehingga kaca jendela pada pecah dibiarkan. Cat dinding bangunan terkelupas, dari sikon bangunan terlihat sudah lama tidak dirawat.
Berapa kali berkunjung ke sekolah itu, sang kepsek tidak pernah ada dan humasnya juga sibuk. Sehingga pesan yang disampaikan ke sekurity tidak pernah ada respon positif. Katanya Cucu sibuk rapat di luar atau ke KCD.
Kayu kusen pada lapuk dan copot
Kenapa Cucu patut diduga korupsi anggaran pemeliharaan? Sebab dana pemeliharaan sekolah ini dari tahun ke tahun cukup besar diterima. Bila kita tilik laporan sekolah ini, tahun 2023 saja pemeliharaan sarana dan prasarana sebesar Rp 311.562.000. Luar bisa dana pemeliharaan yang diterima dengan jumlah siswa 963 pada tahun 2024. Belum seragam Rp 1,7 jutaan serta pungutan lainnya. Tampaknya Inspektorat Propinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Bandung perlu mengevaluasi dan audit ulang anggaran sekolah ini demi penyelamatan uang negara dan demi kepentingan siswa aga rasa keadilan terpenuhi.
Melalui LSM KMPI yang berkedudukan di Baleendah
Bandung nanti saya buat laporan, ujar G. Sitanggang dengan tegas.
Belum lagi setiap kunjungan industri konon per siswa dikutip Rp 250.000. Kepsek saya tidak kenal om, ujar warga di situ, sebagai pertanda sang kepsek tidak bersosialisasi ke warga.
Red/Purba/Sitanggang
Post A Comment:
0 comments: