Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Nasional Diadili Karena Bersalaman
Nasional

Diadili Karena Bersalaman

19.32.00
Share it:


Jakarta,(MediaTOR)-Penegakan hukum di era reformasi masih berjalan di tempat. Banyak prilaku oknum aparat yang memaksakan kehendak kepada warga yang belum tentu bersalah. Seperti yang kini terjadi di Pengadilan Jakarta Utara.  Jamali bin Suki, warga Pedongkelan, Kelurahan Kapuk Muara, diadili hanya gara-gara  bersalaman dengan orang yang tidak dikenal. Pasalnya, Jamali kemudian dituduh menjual pil haram, padahal dia merasa sama sekali tidak mengenal dan tidak pernah memiliki dan menjual barang terlarang.
     Jamali  ditangkap petugas unit narkoba Polsek Penjaringan, Jakarta Utara,  di parkiran sepeda motor Diskotik 168 Komplek DHI Blok KK Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada pertengahan September 2012 lalu. Dia kini diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena  dituduh  menjual pil ecstasy yang termasuk narkotika golongan 1. “Saya dijebak dan merasa di zolimi. Padahal saya merasa sama sekali tidak mengenal dan tidak pernah memiliki dan menjual barang terlarang,” ujar Jamali sesaat sebelum persidangan di Pengadilan Jakarta Utara, belum lama ini.
   Menurut penasihat hukum Jamali, Marajo Eleon Hutagaol SH,MH, dia akan membela secara maksimal. “Ini perkara aneh bin ajaib,” tandas Marajo lagi di sela-sela persidangan. (Endang)
Tags: Nasional
Share it:

Nasional

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)