Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Kejari Jakarta Utara Terima Uang Denda Rp 500 Juta Dari Terpidana Kasus Korupsi
Hukum Dan Kriminal

Kejari Jakarta Utara Terima Uang Denda Rp 500 Juta Dari Terpidana Kasus Korupsi

20.19.00
Share it:

Jakarta, (MediaTOR Online) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara menerima uang denda  dari kasus tindak pidana korupsi sebesar Rp500.000.000,- atau Rp 500 juta terkait perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Hariyadi Budi Kuncoro.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jakarta Utara, Rolando Ritonga SH MH menjelaskan bahwa sebelumnya terpidana merupakan salah satu pelaku tindak pidana korupsi pengadaan mobile crane di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Jakarta dan telah divonis dengan putusan Mahkamah Agung RI (MARI) No.2605 K/Pid.Sus/2017 tanggal 7 Februari 2018 dengan amar menyatakan terdakwa/terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair.

Oleh karenanya, majelis hakim MARI menjatuhkan pidana penjara selama sembulan (9) tahun dan pidana denda sebedar Rp500.000.000 atau menjalani kurungan selama delapan 8 bulan.

Dengan dibayarnya denda tersebut, terdakwa/terpidana yang masih ditahan di rumah tahanan (rutan) tidak perlu lagi menjalani hukuman subside delapan bulan tersebut. 

Aparat Kejari Jakarta Utara saat terima uang denda Rp 500 juta terkait kasus tindak pidana korupsi dari penasihat hukum terpidana


Kejari Jakarta Utara melalui Kasi Intelijen M Sofyan Iskandar Alam SH, Rabu (27/7/2022), mengungkapkan bahwa uang denda sebesar Rp500.000.000 diserahkan oleh keluarga terpidana melalui penasehat hukumnya. Selanjutnya Kejari Jakarta Utara melalui Kasi Pidsus bakal menyetorkan uang denda tersebut ke kas negara milik Kejaksaan Republik Indonesia. “Uang pembayaran denda itu bakal secepatnya disetorkan ke kas negara. Kejari Jakarta Utara tidak mau mengambil risiko hal-hal yang tidak diinginkan terjadi apabila terlambat setorkan uang denda tersebut,” ujar Kasi Intelijen M Sofyan Iskandar Alam SH, Rabu (27/7/2022). (Wil)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)