Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Buntut Aksi Walk-out ke Gedung DPRD, Kamis, 3000 Masa Aktivis FPP akan Kepung PLTU Jabar 2 Selatan Palabuhanratu
Daerah

Buntut Aksi Walk-out ke Gedung DPRD, Kamis, 3000 Masa Aktivis FPP akan Kepung PLTU Jabar 2 Selatan Palabuhanratu

12.27.00
Share it:

Pelabuhanratu,(MediaTOR Online) - Akibat akumulasi kekecewaan tidak hadirnya Senior Manager,PLN Indonesia Power PLTU Jabar 2 Selatan ,Rizqi PRIATNA pada audensi bersama di Aula Bamus DPRD Kabupaten Sukabumi, beberapa waktu lalu. Hal itu membuat kecewa Forum Pemuda Palabuhanratu dan melakukan aksi walk-out.


Hal ini berbuntut panjang,berdasarkan rilis surat pemberitahuan aksi demo yang diterima Redaksi jurnalisbicara.com. Surat yang ditandatangani Ketua FPP, Friady Mahyuzar, dan sekretaris, Deni Ambarin.

Dengan tembusan surat kepada, Menteri BUMN RI di Jakarta, Pangdam III/Siliwangi, di Bandung, Kapolda Jawa Barat, di Bandung, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, di Bandung, Bupati Sukabumi, Dandim 0622/Kab Sukabumi, Kapolres Sukabumi, Aktivis Se Kabupaten Sukabumi, Ketua OKP dan Ormas Se Kabupaten Sukabumi, Unsur  Wartawan Media cetak, Online, TV, Radio Se Kabupaten Sukabumi.

Dalam isi surat tertulisnya,Ketua FPP, Priady Mahyuzar menyampaikan."Kami dari FPP,yang bergerak dalam sebuah kajian berbasis partisipasi pemuda dalam kebijakan-kebijakan publik yang juga sebagai sosial kontrol yang diberi ruang luas dan dilindungi Undang-Undang.

Berdasarkan pada surat FPP Nomor : 001/FPP/III/2023 ke Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi,Cq. Ketua Komis II, prihal permohonan audensi. Dengan pihak Senior Manager,beserta manajemennya PLN Indonesia Power PLTU Jabar 2 Selatan di Palabuhanratu.

Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap pihak Manajemen, yang kami anggap telah melukai dan menyakiti hati kami dan masyarakat Palabuhanratu.

Adapun jumlah massa yang akan kami turunkan pada hari Kamis,4 Mei 2023 mendatang sebanyak 3000 orang Tujuan aksi area utama PLN Indonesia Power PLTU 2 Jabar Selatan,di Kampung Cipatuguran, Desa Jayanti, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.(Saepul Usman)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)